Pemkab Empat Lawang Terima WTP Tujuh Kali Berturut-turut, Tapi Masuk 10 Daerah Rawan Korupsi, Ini Tanggapan Masyarakat Empat Lawang

Pemkab Empat Lawang Terima WTP Tujuh Kali Berturut-turut, Tapi Masuk 10 Daerah Rawan Korupsi, Ini Tanggapan Masyarakat Empat Lawang

Caption poto : Bupati Empat Lawang terima WTP dari BPK yang ke tujuh kali

Empat Lawang, LS – Wow Keren, Ternyata pemerintahan Kabupaten Empat Lawang masuk dalam salah satu dari 18 pemerintah di Provinsi Sumsel yang rawan korupsi.

Melansir dari berbagai sumber menyatakan komisi pemberantasan korupsi (KPK) Republik Indonesia merilis hasil survei terbaru tahun 2023. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Yudhiawan saat datang ke  Palembang, Kamis, 11 Mei 2023.

Namun hebatnya, pemerintahan Kabupaten Empat Lawang baru-baru ini secara gamblang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“ Hebat pemkab Empat Lawang dapat WTP tujuh kali berturut-turut, ini suatu penghargaan yang tinggi bagi pemerintahan Kabupaten Empat Lawang terkhusus Bupati Empat Lawang supaya lebih meningkatkan lagi pengelolaan keuangan pemda’, kata Riki salah satu warga Empat Lawang

Baca Juga :Hasil Survei KPK, Berikut 10 Daerah Rentan Korupsi di Sumsel

Kendati demikian, ia berharap kepada pemerintah Kabupaten Empat Lawang agar terus meningkatkan pengelolaan keuangan Negara supaya dapat meraih WTP ke delapan kalinya secra berturu-turut.

Baca Juga :CEK FAKTA : Apakah Joncik Muhammad Dan Yulius Maulana Akan Berpisah Pada Pilkada 2024 Mendatang?

“ Harapan saya selaku masyarakat Empat Lawang tingkatkan lagi pengelolaan keuangan pemda agar mendapatkan WTP yang ke delapan”, ungkapnya sembari mengacungkan jempol

Berbeda apa yang disampaikan Riki. Selaku Ketua Ormas KinProjamin Empat Lawang Ujang Abdulah menanggapi hal tersebut mengatakan walaupun mendapatkan WTP sebanyak tujuh kali berturut-turut tidak menjamin suatu daerah bersih dari indikasi korupsi.

Ia mencontohkan bahawa lembaga antirasuah (KPK) baru baru ini saja merilis 10 daerah di provinsi Sumsel rentan terjadi tindak pidana korupsi. Salah satunya Kabupaten Empat Lawang.

“Jadi opini WTP dari BPK tidak dapat dijadikan patokan untuk menyatakan suatu daerah bebas dari korupsi’, katanya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *