JAKARTA, LINTASSRIWIJAYA.COM — Pimpinan DPR RI dijadwalkan menggelar rapat bersama para pimpinan fraksi untuk membahas tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat dalam aksi unjuk rasa pada 25–31 Agustus lalu.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut rapat tersebut sekaligus menjadi forum evaluasi dan penyatuan sikap dengan delapan fraksi di DPR.
Baca Juga: Demo PMII di Maluku Ricuh, Dua Mahasiswa Terbakar Saat Aksi Bakar Ban
Baca Juga: Tragedi Kebakaran DPRD Makassar: 3 Orang Tewas, Aksi Demo Berujung Maut
“Kita akan lakukan besok (red: hari ini) rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ujar Dasco usai menerima audiensi sejumlah mahasiswa dan organisasi kepemudaan di kompleks parlemen, Rabu (3/9).
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, sebagian tuntutan yang diajukan koalisi sipil melalui petisi 17+8 juga telah disampaikan langsung oleh mahasiswa dalam pertemuan tersebut. Ia menegaskan DPR akan segera menindaklanjuti aspirasi itu.
“Nah kami dalam audiensi tadi sudah menyampaikan DPR dalam waktu singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR yaitu termasuk dalam 17+8,” katanya.
Dasco membantah anggapan bahwa DPR baru kali ini menerima aspirasi rakyat. Menurutnya, berbagai aspirasi sebelumnya juga telah banyak diterima melalui alat kelengkapan dewan (AKD).
Ia menambahkan, saat gelombang aksi berlangsung pekan lalu, DPR sebenarnya berencana menemui massa. Namun, hal tersebut batal dilakukan karena situasi di lapangan dinilai tidak kondusif.
“Kemarin begitu kita mau keluar itu sudah bukan murni unjuk rasa ada penumpang-penumpang gelap yang tentunya suasana di lapangan tidak kondusif,” jelasnya.
Sebelumnya, koalisi sipil merumuskan “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati” sebagai respon atas aksi unjuk rasa. Dari total 25 poin, 17 tuntutan diminta dipenuhi paling lambat 5 September, sementara 8 sisanya ditargetkan dalam jangka panjang hingga 31 Agustus 2026.
17 Tuntutan Jangka Pendek:
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan dan semua korban aksi 25–31 Agustus
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
4. Publikasikan transparansi anggaran
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
6.Pecat atau beri sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
8. Libatkan kader partai dalam ruang dialog bersama publik
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
10. Hentikan tindakan represif aparat saat mengawal demo
11. Tangkap dan proses hukum aparat yang melakukan kekerasan
12. TNI segera kembali ke barak
13. TNI tidak boleh mengambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal
14. Tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
15. Pastikan upah layak bagi buruh
16. Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah murah dan outsourcing
Baca Juga: Demo HMI Blokade Jalan Depan NasDem Tower, Massa Tuntut Pemecatan Ahmad Sahroni
8 Tuntutan Jangka Panjang (hingga 31 Agustus 2026):
1. Bersihkan DPR melalui reformasi besar-besaran; audit dan perketat syarat anggota DPR
2. Reformasi partai politik, termasuk kewajiban publikasi laporan keuangan
3. Reformasi sektor perpajakan yang adil
4. Sahkan RUU Perampasan Aset
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis
6. TNI konsisten kembali ke barak
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lainnya
8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk PSN, UU Ciptaker, dan tata kelola Danantara
