DPRD Empat Lawang Gelar Rapat Paripurna Bahas LKPJ Bupati 2024. (Poto: ist/ist)
EMPAT LAWANG, LINTASSRIWIJAYA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Empat Lawang menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) serta pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Empat Lawang Tahun 2024.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Empat Lawang pada Senin (24/03/2025).
Baca Juga: Heboh! KPK Lakukan OTT di Daerah Ini, Lima Orang Diamankan Termasuk Pejabat dan Anggota DPRD
Pembahasan LKPJ Bupati 2024
Rapat Paripurna ini menjadi tahapan penting dalam sistem pemerintahan daerah, di mana DPRD mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas kinerja eksekutif selama satu tahun terakhir.
Dalam sidang tersebut, berbagai fraksi menyampaikan pandangan dan masukan terkait program serta kebijakan yang dijalankan oleh Bupati Empat Lawang sepanjang tahun 2024.
Ketua DPRD Empat Lawang dalam sambutannya menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban bupati harus menjadi landasan dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“DPRD memiliki kewajiban untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kami akan memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Pendapat Fraksi-Fraksi dan Rekomendasi DPRD
Dalam rapat tersebut, setiap fraksi menyampaikan pendapat akhir terhadap LKPJ Bupati Empat Lawang. Beberapa fraksi menyoroti sektor pendidikan, infrastruktur, serta peningkatan ekonomi daerah yang dinilai masih memerlukan perhatian lebih.
Pansus yang bertugas mengkaji LKPJ juga menyampaikan catatan kritis terhadap sejumlah program yang belum berjalan optimal. Mereka merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang meningkatkan transparansi anggaran, efektivitas program pembangunan, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, DPRD menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan adanya catatan dan rekomendasi yang disampaikan, diharapkan Bupati Empat Lawang dapat memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kinerja pemerintahan di tahun-tahun mendatang.
Langkah Selanjutnya
Setelah penyampaian LKPJ dan pendapat akhir fraksi, DPRD Empat Lawang akan menyerahkan rekomendasi resmi kepada Bupati sebagai bahan evaluasi.
Proses ini merupakan bagian dari mekanisme check and balance yang bertujuan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan, efektif, dan akuntabel.
Dengan digelarnya Rapat Paripurna ini, masyarakat Empat Lawang diharapkan dapat melihat bagaimana DPRD menjalankan perannya dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Ke depan, DPRD berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat serta memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai rencana. (**)
