Iran Ubah Struktur Kekuasaan, IRGC Kini Pegang Kendali Politik dan Militer. (Poto: ist/ist)
LINTASSRIWIJAYA.COM – Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada 18 Juni lalu mengambil langkah mengejutkan dengan mendelegasikan kewenangan sangat luas kepada Dewan Tertinggi Garda Revolusi Islam (IRGC).
Keputusan ini memberi IRGC—kekuatan militer paling berpengaruh di Iran—otoritas untuk mengambil keputusan penting terkait keamanan nasional tanpa perlu persetujuan langsung dari pemimpin tertinggi maupun restu ulama.
Baca Juga: Militer Israel Akui Gagal Cegat Rudal Iran, Ini Dampaknya
Baca Juga: Serangan Rudal Iran Hancurkan Permukiman di Tel Aviv, 1.500 Warga Israel Kehilangan Tempat Tinggal
Dengan kewenangan baru ini, IRGC dapat bertindak secara mandiri, termasuk dalam hal program nuklir dan operasi militer berskala besar, tanpa pengawasan institusi religius.
Ini bukan sekadar perombakan birokrasi, melainkan pergeseran struktural yang berdampak luas. IRGC kini tidak hanya menjadi kekuatan keamanan dominan, tetapi juga menjelma sebagai pusat kekuasaan politik de facto di Iran.
Menjaga Revolusi, Mengantisipasi Iran Pasca-Khamenei
Keputusan ini dipandang sebagai bagian dari strategi untuk menghadapi masa transisi setelah Khamenei. Baik karena ancaman terhadap keselamatannya maupun ekspektasi internal bahwa era kepemimpinannya mendekati akhir, rezim tampaknya tengah bersiap mencegah kekosongan kekuasaan.
Dengan otoritas yang telah dialihkan, IRGC akan berfungsi sebagai kekuatan stabilisasi yang memastikan kendali negara tetap terjaga selama masa transisi hingga pemimpin tertinggi baru ditunjuk.
Langkah ini juga dianggap sebagai upaya mempertahankan kelangsungan sistem pemerintahan, serta mencegah keruntuhan struktur pengambilan keputusan negara jika terjadi kematian mendadak atau pembunuhan terhadap Khamenei.
Dari Teokrasi ke Rezim Militer
Perubahan ini menandai masuknya Iran ke dalam fase baru yang bisa disebut sebagai “teokrasi termiliterisasi”. Legitimasi religius tetap dijaga secara simbolis, tetapi kekuasaan sejati kini beralih ke tangan militer.
IRGC yang sebelumnya sudah mendominasi sektor keamanan dan ekonomi, kini secara resmi memegang kendali atas urusan kenegaraan. Ini menandai pergeseran dari sistem teokrasi religius ke sistem pemerintahan yang lebih militeristik.
Namun, konsolidasi kekuasaan ini juga memunculkan risiko baru, seperti kemungkinan pengambilan keputusan yang lebih impulsif atau agresif—terutama terkait isu sensitif seperti Israel, jaringan proksi Iran, dan program nuklir. Logika militer kerap berbeda dengan pendekatan hati-hati para ulama.
Baca Juga: Iran Serang Israel dengan 400 Rudal dan Ratusan Drone, Sistem Iron Dome Dipertanyakan
Baca Juga: Iran Siap Berunding dengan AS soal Gencatan Senjata dan Nuklir, Kecuali dengan Israel
Langkah Antisipatif di Tengah Tekanan
Waktu pengambilan keputusan ini menunjukkan bahwa langkah tersebut dilakukan di tengah tekanan yang meningkat, baik dari dalam maupun luar negeri. Di kalangan elite Iran, muncul kesadaran bahwa masa kepemimpinan Khamenei sudah mendekati ujung. Di sisi lain, musuh-musuh Iran seperti Israel terus mendorong figur oposisi seperti Reza Pahlavi, putra mendiang Shah Iran.
Dengan lebih awal mengalihkan kekuasaan, rezim tampaknya ingin mencegah manuver dari faksi reformis atau moderat yang berpotensi memanfaatkan masa transisi untuk merebut kekuasaan.
Penguatan peran militer juga menjadi sinyal bahwa IRGC akan menjadi wajah baru pemerintahan, bahkan sebelum proses suksesi formal dimulai.
Lebih jauh, ini merupakan pesan keras bagi negara-negara Barat dan Israel: upaya menggulingkan rezim dengan menargetkan pemimpin tertinggi tidak akan menciptakan kekosongan kekuasaan. Justru sebaliknya, kekuasaan akan langsung berpindah ke faksi paling keras dalam struktur negara. IRGC siap mengambil alih kendali kapan saja.
Pesan ini ditujukan untuk mencegah skenario pergantian rezim lewat serangan presisi terhadap pimpinan tertinggi atau operasi rahasia. Risiko justru bisa jauh lebih besar jika kekuasaan jatuh ke tangan militer sepenuhnya.
Sebagai catatan, IRGC telah lama ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat. Sementara itu, Mojtaba Khamenei—putra Ayatollah Khamenei yang juga seorang ulama tingkat menengah—diketahui memiliki hubungan erat dengan IRGC, sebagaimana dilaporkan Reuters. Hubungan ini memperkuat posisinya dalam bursa suksesi karena ia memiliki dukungan dari unsur politik dan militer sekaligus.
Iran Tak Lagi Reaktif, Tapi Proaktif
Ke depan, setiap eskalasi militer dari Iran tidak bisa lagi dilihat semata sebagai reaksi terhadap serangan. Dengan IRGC sebagai pengambil keputusan utama, langkah-langkah militer kemungkinan besar merupakan bagian dari strategi ofensif yang dirancang sebelumnya.
Konsekuensinya, dinamika konflik di kawasan seperti Irak, Lebanon, dan Selat Hormuz akan menjadi makin sulit diprediksi.
Para perencana militer di negara-negara Barat maupun kawasan harus mengevaluasi ulang struktur komando di Teheran dan memahami logika internal IRGC dalam merespons situasi.
Dengan konsentrasi kekuasaan di tangan militer, Iran semakin menyerupai negara militer dengan kemasan simbol-simbol religius. IRGC kini berada di garis depan dalam bidang pertahanan, intelijen, hingga urusan pemerintahan.
Perkembangan ini menandai transisi besar dalam sistem politik Iran dan mengubah cara negara itu beroperasi—baik di dalam negeri maupun dalam hubungan luar negerinya.
Baca Juga: Iran Bantah Keras Laporan Mediasi dengan Negara Teluk soal Perang dengan Israel
Baca Juga: Iron Dome Israel Kewalahan Dihujani Rudal Iran
Babak Baru Geopolitik Timur Tengah
Restrukturisasi internal ini bukan sekadar urusan domestik. Ini adalah sinyal dimulainya babak baru dalam persaingan geopolitik kawasan Timur Tengah. Teheran tengah bersiap menghadapi gejolak—baik akibat suksesi maupun konflik—dan sedang mengonsolidasikan kekuasaan untuk memastikan keberlanjutan rezim.
Pemerintah negara-negara kawasan serta kekuatan global perlu mencermati sinyal ini dengan serius. Iran tidak sedang menunggu badai. Iran sedang mempersiapkan diri untuk mengendalikan badai itu. ***
