GAZA, LINTASSRIWIJAYA.COM – Israel dikabarkan akan mengajukan peta penarikan pasukan versi terbaru dalam perundingan gencatan senjata yang digelar di Doha, Qatar.
Langkah ini diambil setelah negosiasi sebelumnya mengalami kebuntuan akibat keinginan Israel mempertahankan kendali atas sebagian besar wilayah di sepanjang Jalur Gaza. Informasi ini dilaporkan sejumlah media internasional pada Sabtu (13/7/2025).
Baca Juga: Gaza Gagal Sekolah, Dunia Gagal Manusia: Generasi yang Tumbuh Tanpa Huruf dan Harapan
Baca Juga: Haus yang Mematikan: Lebih dari 700 Warga Gaza Tewas Saat Ambil Air, Mayoritas Anak-anak
Kanal televisi Channel 12 melaporkan, para mediator kini menunggu usulan peta baru dari Israel.
Sebelumnya, kelompok Hamas disebut bersedia menerima zona penyangga selebar 0,7 hingga 1 kilometer.
Namun, proposal terakhir dari Israel mencakup zona pendudukan hingga 3 kilometer, yang memicu deadlock dalam proses negosiasi.
Meskipun posisi kedua pihak masih berjauhan, peta baru itu diharapkan dapat menjadi jembatan kompromi.
Surat kabar Haaretz mengutip sumber diplomatik Arab yang menyebut, negara-negara mediator terus berupaya menyeimbangkan posisi Hamas yang menolak usulan lama dengan tekanan dari kalangan sayap kanan dalam pemerintahan Israel yang menentang kompromi realistis.
Baca Juga: Mental Tentara Israel Drop Parah, Publik Udah Nggak Percaya Lagi Sama Perang Gaza
Baca Juga: Rencana “Kota Kemanusiaan” di Gaza Tuai Kecaman: Disebut Mirip Kamp Konsentrasi
Sementara itu, Amerika Serikat disebut kecewa dengan proposal Israel dan telah menyampaikan keberatan kepada mediator dari Qatar dan Mesir.
Di sisi lain, penyiar nasional KAN melaporkan bahwa pihak-pihak dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperkirakan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir—tokoh dari sayap kanan ekstrem—akan mundur jika kesepakatan gencatan senjata benar-benar tercapai.
Netanyahu dijadwalkan bertemu dengan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich—juga dari kubu sayap kanan—untuk meredam potensi penolakan internal terhadap kesepakatan damai.
Mengutip The Times of Israel, usulan yang sempat ditolak menunjukkan Israel berniat mempertahankan kontrol atas sekitar sepertiga wilayah Gaza, termasuk Rafah di selatan.
Di sana, Israel disebut berencana membangun “kota bantuan kemanusiaan” yang diduga akan difungsikan sebagai tempat penampungan warga Palestina sebelum dideportasi ke negara ketiga.
Baca Juga: Koalisi Terancam Retak, Netanyahu Temui Dua Menteri Sayap Kanan Bahas Gaza
Baca Juga: Olivia Rodrigo Anggap Krisis Gaza “Enggak Manusiawi”, Donasi Ke Unicef Buat Bantu Korban
PERUNDINGAN DI DOHA FOKUSKAN GENCATAN SENJATA SEMENTARA
Presiden Amerika Serikat sebelumnya menyatakan bahwa Israel telah menyetujui syarat-syarat utama untuk gencatan senjata 60 hari di Gaza. Proposal tersebut kemudian disampaikan kepada Hamas melalui mediator Qatar dan Mesir.
Hamas merespons positif dan menyatakan kesiapannya melanjutkan perundingan demi pelaksanaan kesepakatan dan pertukaran sandera.
Meski menyebut sejumlah amandemen dari Hamas tak bisa diterima, delegasi Israel tetap berangkat ke Doha untuk melanjutkan negosiasi.
Perundingan difokuskan pada gencatan senjata sementara selama 60 hari, pembebasan 10 sandera hidup serta 18 jenazah, dan pembahasan menuju gencatan senjata permanen.
Namun, perbedaan besar masih terjadi, terutama soal keinginan Israel mempertahankan kehadiran militer di Gaza.
Kendati kesepakatan bisa dicapai, Israel tetap menegaskan niat mempertahankan kehadiran di Rafah serta membangun “kamp pengumpulan” sebagai bagian dari rencana deportasi warga Palestina.
Baca Juga: Setiap Detik Ada yang Mati di Gaza — 58.000+ Korban Jiwa!
SITUASI DI TEPI BARAT & TUNTUTAN HUKUM INTERNASIONAL
Pada 11 Juli lalu, seorang warga Palestina tewas ditembak dan dipukuli oleh pemukim Israel di Sinjil, wilayah Ramallah Utara.
Sejak agresi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023, tercatat setidaknya 998 warga Palestina tewas dan lebih dari 7.000 luka-luka di Tepi Barat akibat serangan tentara dan pemukim ilegal, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.
Di Jalur Gaza sendiri, hampir 58.000 warga Palestina tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak.
Mahkamah Internasional (ICJ) pada Juli tahun lalu menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal, serta menyerukan pembongkaran semua permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Sementara itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di ICJ terkait agresinya di Gaza. ***
Baca Juga: Handala Berlayar! Freedom Flotilla Kirim Misi Harapan Menuju Gaza
Baca Juga: Jeritan Sunyi Anak Gaza, Ribuan Tersungkur karena Lapar, Dunia Masih Membisu
