LINTASSRIWIJAYA.COM – Media Israel mengungkap rencana kontroversial pemerintah Tel Aviv untuk membangun apa yang mereka sebut sebagai “kota kemanusiaan” di Rafah, Gaza selatan.
Namun, banyak pihak menilai proyek ini hanyalah kedok untuk upaya pemindahan paksa besar-besaran terhadap warga Palestina.
Baca Juga: Kapal Hanzala Siap Berlayar ke Gaza: Misi Kemanusiaan untuk Anak-anak yang Terluka
Baca Juga: Komisi Eropa: Tidak Ada Bukti Hamas Curi Bantuan di Gaza
Dalam laporan yang disiarkan oleh stasiun penyiaran publik Israel, kota ini akan dibangun di antara dua koridor militer strategis—Poros Philadelphi dan Poros Morag—di kawasan selatan Jalur Gaza.
Pemerintah Israel mengklaim bahwa tujuan proyek ini adalah untuk “memisahkan warga sipil dari unsur bersenjata.”
Namun, para pengamat dan kelompok hak asasi manusia menyebut rencana tersebut sebagai bentuk kamp isolasi raksasa, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.
600 Ribu Warga Akan Dikurung
Tahap awal proyek ini akan memindahkan ribuan pengungsi Palestina dari wilayah al-Mawasi, Khan Younis, ke “kota kemanusiaan” yang dimaksud.
Baca Juga: Ribuan Bayi Gaza Lapar dan Tak Punya Ibu: Setiap Menit Bisa Jadi Nafas Terakhir Mereka!
Baca Juga: Ini Bukan Film, Ini Gaza: 700.000 Ribu Warga Mengungsi, Gaza Terancam Kelaparan dan Blackout
Kawasan itu akan dijaga ketat oleh militer Israel dan akses keluar-masuk akan dikontrol penuh. Sekitar 600.000 warga Gaza diperkirakan akan dipindahkan ke sana, melewati proses penyaringan keamanan yang ketat, dan tidak akan diizinkan keluar setelahnya.
Langkah ini memicu kekhawatiran luas akan upaya sistematis untuk memutus akses warga Palestina terhadap tanah asal mereka, serta mencegah mereka kembali ke kamp-kamp seperti Jabalia, yang telah hancur total dalam agresi militer sebelumnya.
Bantuan Dialihkan ke Lembaga Pro-Israel
Meski mengklaim akan membangun empat titik distribusi bantuan, Israel tidak akan menyalurkan bantuan secara langsung.
Tanggung jawab itu diserahkan kepada negara-negara pihak ketiga dan organisasi internasional yang belum disebutkan. Seluruh proses akan dikelola oleh lembaga bernama “Yayasan Gaza Kemanusiaan”, yang disebut-sebut didukung oleh Israel dan Amerika Serikat.
Distribusi bantuan melalui lembaga tersebut telah dimulai sejak 27 Mei lalu, terpisah dari sistem PBB. Namun ironisnya, pasukan Israel terus menembaki warga yang berkumpul di sekitar pusat-pusat bantuan.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, hingga Senin (7/7), tercatat 758 warga Palestina tewas dan lebih dari 5.000 lainnya terluka akibat serangan di dekat titik distribusi bantuan.
Zona Pemukiman Paksa Tambahan
Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, dalam konferensi pers terbaru mengumumkan rencana pembangunan empat pusat distribusi bantuan tambahan di selatan Poros Morag, serta satu kawasan besar yang akan dijadikan zona pemukiman paksa bagi ratusan ribu warga Gaza.
Baca Juga: Gaza Berdarah, 57.523 Tewas, Dunia Masih Bungkam
Baca Juga: Tangisan Gaza Tak Berujung: Lebih dari 57 Ribu Jiwa Terkorban dalam Serangan Brutal Israel
Ia menyatakan bahwa warga yang masuk ke zona tersebut tidak akan diperkenankan keluar, dengan alasan keamanan untuk mencegah infiltrasi dari unsur Hamas.
Agresi yang Belum Berakhir
Sejak 11 April lalu, militer Israel mengklaim telah menguasai penuh koridor Morag dan mengepung Rafah, kota perbatasan vital di selatan Gaza. Sejak itu, penghancuran sistematis terhadap bangunan, infrastruktur sipil, dan permukiman warga terus berlanjut.
Agresi militer Israel yang dimulai pada 7 Oktober 2023 disebut sebagai yang paling mematikan dalam sejarah konflik Israel-Palestina. Dukungan penuh dari Amerika Serikat terhadap operasi militer ini memperkuat tuduhan genosida yang mencakup pembunuhan massal, kelaparan sistematis, penghancuran infrastruktur sipil, serta pengusiran paksa.
Baca Juga: Tenda Pengungsi Jadi Kuburan: Genosida di Gaza Berlanjut, 78 Warga Palestina Tewas
Baca Juga: Pelapor Khusus PBB: Blokade Gaza Harus Diakhiri, Skema Bantuan Adalah Jebakan Sadistik
Hingga kini, lebih dari 194.000 warga Palestina telah tewas atau terluka—mayoritas dari mereka adalah anak-anak dan perempuan. Lebih dari 10.000 orang dinyatakan hilang, dan ratusan ribu lainnya terusir dari rumah mereka, hidup dalam kondisi kemanusiaan yang mengenaskan. ***
