LINTASSRIWIJAYA.COM – Kritik tajam dilontarkan seorang profesor terhadap negara-negara Muslim yang dinilai abai dalam merespons krisis kemanusiaan di Gaza dan Afghanistan. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang beranggotakan 57 negara mayoritas Muslim, disebut hanya penuh retorika namun minim aksi nyata.
Pandangan keras ini diutarakan oleh Profesor Emeritus Studi Timur Tengah dan Asia Tengah Universitas Nasional Australia, Amin Saikal, dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh The Conversation pada 31 Juli 2025.
Baca Juga: PM Palestina Desak Hamas Serahkan Kendali Gaza, Prancis Siap Akui Negara Palestina
Baca Juga: Serangan Israel Tewaskan 63 Warga Gaza di Tengah “Jeda Kemanusiaan” Palsu
Baca Juga: Putaran Baru Perundingan Hamas-Israel Digelar Senin, Gaza Masih Tercekik Blokade
“Dalam penanganan dua krisis terbesar saat ini di dunia Muslim, kehancuran Gaza dan kekuasaan kejam Taliban di Afghanistan, negara-negara Arab dan Muslim sangat tidak efektif,” jelas Saikal, dikutip Sabtu (2/8/2025).
“Badan utama mereka, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), kuat dalam retorika namun kurang bertindak serius dan nyata,” dia menambahkan.
Saikal, yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor Rekan Strategis Universitas Victoria, menilai bahwa OKI seharusnya memainkan peran penting sebagai badan perwakilan dan konsultatif. OKI diharapkan mampu mengambil keputusan dan mengeluarkan rekomendasi terhadap isu-isu utama yang dihadapi dunia Muslim.
Namun realitas di lapangan berkata lain. Ketika serangan Israel menggempur Gaza dan kekuasaan Taliban semakin menekan rakyat Afghanistan, OKI justru dianggap tidak berdaya.
Contoh konkret dari ketidakmampuan OKI, menurut Saikal, terlihat saat organisasi ini gagal membujuk negara-negara tetangga Israel—seperti Mesir dan Yordania—untuk membuka akses perbatasan bagi bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Lebih dari itu, OKI juga dianggap tidak mampu menekan negara-negara anggotanya yang memiliki hubungan dengan Israel—seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko—untuk memutuskan hubungan diplomatik sebagai bentuk tekanan atas konflik yang terjadi. Harapannya, langkah tersebut bisa menggiring Israel menyetujui solusi dua negara.
Bahkan, seruan dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Franseca Albanese, agar Israel ditangguhkan dari keanggotaan PBB pun tak diadopsi oleh OKI.
“Tidak bisa mendesak anggota Arabnya yang kaya minyak, khususnya Arab Saudi dan UEA untuk memanfaatkan sumber daya untuk mendorong Presiden AS Donald Trump menyetop pasokan senjata ke Israel dan menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri perang,” kata Saikal.
Situasi serupa juga terjadi dalam isu Afghanistan. OKI dinilai gagal memberikan tekanan kepada rezim Taliban, terutama terkait kebijakan pelarangan pendidikan bagi anak perempuan. Meskipun pada Desember 2022 Sekretaris Jenderal OKI, Hissein Brahim Taha, sempat menyerukan penyatuan ulama dan otoritas Islam untuk menentang kebijakan Taliban, realisasinya nihil.
Lebih ironis lagi, hanya sebulan berselang, sikap OKI justru berubah drastis. Mereka meminta komunitas internasional untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri Afghanistan.
Baca Juga: Tangisan Gaza: 122 Tewas Kelaparan, Anak-anak Jadi Korban Terbanyak
Baca Juga: Gaza Dikepung Kelaparan: Empat Anak Tewas dalam 24 Jam, Jumlah Korban Terus Membengkak
Saat ini, belum ada satu pun negara Muslim yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban. Namun, ironisnya, interaksi politik, ekonomi, keuangan, hingga perdagangan dengan kelompok tersebut tetap berjalan.
“Sebagian besar anggota OKI terlibat dengan Taliban untuk tingkat politik, ekonomi, keuangan dan perdagangan,” tegasnya.
Dalam tulisannya, Saikal juga mengurai akar masalah tidak efektifnya OKI dalam menyikapi dua krisis besar tersebut. Menurutnya, negara-negara anggota OKI belum mampu menjadi jembatan yang menyatukan perbedaan geopolitik dan sektarian untuk menyusun strategi kolektif.
OKI, tambahnya, kini lebih mirip forum diskusi ketimbang organisasi aksi. Di tengah sengitnya persaingan antaranggota, serta pengaruh dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China, Saikal menilai sudah waktunya bagi OKI untuk mengevaluasi ulang fungsinya.
“Sudah saatnya melihat fungsi OKI dan menentukan caranya lebih efektif dalam menyatukan umat,” tutur Saikal. ***
