LINTASSRIWIJAYA.COM — Meski tubuhnya dipenuhi luka tembak, Jihad Hamayel tetap memaksakan diri memberikan salam perpisahan terakhir kepada sang kakak, Muhammad, yang gugur tepat di depan matanya.
Tragedi memilukan ini terjadi saat sekelompok pemukim Israel bersenjata, didampingi tentara pendudukan, menyerbu desa Kafr Malik di timur Ramallah, Tepi Barat, pada Rabu malam.
Baca Juga: Gaza Kecam Temuan Tablet Narkotika dalam Bantuan Tepung dari Pusat Bantuan AS-Israel
Baca Juga: Abu Ubaidah: Selama Agresi di Gaza Berlanjut, Jenazah Tentara Israel Akan Terus Bertambah
Kedua bersaudara tersebut termasuk di antara puluhan warga yang mencoba mempertahankan desa mereka dari serangan brutal para pemukim.
Namun, aksi heroik itu berakhir tragis ketika tentara Israel justru melindungi para penyerang dengan melepaskan tembakan ke arah warga sipil.
Sedikitnya tiga orang tewas, termasuk Muhammad dan Murshid Hamayel, sementara enam lainnya luka-luka—di antaranya Jihad sendiri.
“Para tentara menembak secara membabi buta,” ungkap Manjad Hamayel, saudara Murshid, kepada Al Jazeera Net. Ia menambahkan, kakaknya tewas seketika setelah peluru menghantam kepalanya.
Luka Lama yang Belum Terobati
Baca Juga: Gaza Berkabung, Nidal dan Kinda Dua Bayi Gaza yang Wafat Karena Kelaparan
Baca Juga: Operasi Militer di Gaza Dinilai Gagal, Seruan Damai Menguat dari Dalam Pemerintahan Israel
Bagi warga Kafr Malik, kekerasan seperti ini bukanlah hal baru. Sejak 7 Oktober 2023, aksi penyerangan oleh pemukim meningkat drastis—terutama pasca gencatan senjata di Gaza pada Januari 2024.
Militer Israel menutup seluruh akses utama ke desa, menyisakan hanya satu jalur sempit untuk lebih dari 4.000 penduduk.
“Pemukim dari permukiman ilegal terus berdatangan dan menyerang,” kata Najeh Rustum, Kepala Dewan Desa Kafr Malik. Ia menggambarkan desanya seperti terkepung oleh sistem kekerasan yang terstruktur.
Nabil Ghura, seorang warga, menyebut perlawanan pemuda desa telah mencegah bencana yang lebih besar.
“Kalau mereka tidak menghadang, para pemukim itu pasti sudah membakar rumah-rumah setelah membakar mobil,” ujarnya.
Kekerasan yang Terorganisasi
Amir Daoud, Kepala Departemen Publikasi dan Dokumentasi di Otoritas Penentang Tembok dan Permukiman, menjelaskan bahwa penyerang berasal dari “pos-pos pemukiman liar” di sekitar Kokhav HaShahar, yang dibangun secara ilegal di atas tanah warga Palestina.
“Sejak awal tahun, pemukim telah melancarkan lebih dari 1.400 serangan di Tepi Barat. Empat warga tewas, puluhan luka-luka, dan banyak properti dihancurkan,” jelasnya.
Sejak perang Israel-Gaza meletus Oktober 2023, tercatat lebih dari 170 pos pemukiman baru berdiri. Dengan perlindungan tentara, para pemukim semakin leluasa meneror warga.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: siapa yang seharusnya melindungi warga sipil Palestina yang tak bersenjata dari kekerasan yang terkoordinasi?
Baca Juga: Serangan Udara Israel Tewaskan Belasan Warga Gaza, Termasuk Pengungsi dan Pencari Bantuan
Baca Juga: Serangan Udara Israel Kembali Tewaskan Puluhan Warga Sipil di Gaza, Termasuk Anak-Anak dan Perempuan
Isam Bakr, Koordinator Kelompok Nasional dan Islam di Ramallah, mengungkapkan bahwa lebih dari 100 komite perlindungan rakyat telah dibentuk, namun belum bekerja optimal.
“Komite ini membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah dan lembaga nasional,” tegasnya.
Ia mendorong deklarasi “status siaga nasional” di semua desa yang terancam serangan pemukim, serta mendesak pengalokasian sumber daya untuk memperkuat ketahanan warga di tanah mereka sendiri.
“Para pemukim mendapatkan perlindungan penuh dari negara. Lalu mengapa kita tidak memperkuat pertahanan warga kita sendiri?” ujarnya.
Menurutnya, insiden di Kafr Malik hanyalah permulaan dari fase baru kekerasan yang lebih luas dan sistematis.
Tanggung Jawab Otoritas Palestina
Pandangan bahwa serangan terhadap Kafr Malik merupakan pertanda eskalasi baru juga diamini Jamal Jum’ah, aktivis senior gerakan penentang permukiman ilegal.
“Ini bukan sekadar insiden lokal, tapi sinyal serius yang menuntut respons sistematis dan berskala besar,” jelasnya kepada Al Jazeera Net.
Ia menekankan pentingnya membangun kembali struktur perlawanan sipil yang lebih terorganisasi, termasuk pengaktifan relawan warga untuk membela kampung halaman mereka.
Namun, Jum’ah menilai Otoritas Palestina sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.
“Sudah saatnya Otoritas Palestina tak hanya menjadi pengelola administratif, tapi juga pelindung rakyatnya,” tegasnya.
Menurutnya, pendekatan lama seperti pembentukan “komite rakyat” tak lagi memadai menghadapi kekerasan pemukim yang kini jauh lebih sistematis dan dilindungi militer.
Ia bahkan mengusulkan agar aparat keamanan Palestina disebar ke desa-desa rawan dalam pakaian sipil, menjadi garda depan pertahanan sipil.
“Kenapa tidak? Mereka bisa membantu warga mempertahankan wilayahnya tanpa langsung menjadi target,” katanya.
Namun, langkah paling strategis, menurut Jum’ah, harus diambil di ranah politik.
Ia menyerukan pemutusan total koordinasi keamanan dengan Israel serta peluncuran kampanye diplomatik agresif, termasuk:
Baca Juga: Hamas: Distribusi Bantuan oleh Israel-AS Tewaskan 454 Warga Gaza, Sebut Sebagai Jebakan Maut
Menekan negara-negara Arab dan komunitas internasional;
Menggugat Israel ke pengadilan internasional atas kejahatan perang;
Meluncurkan kampanye global boikot dan sanksi terhadap Israel.
“Potensinya besar. Yang belum ada hanyalah keberanian politik untuk memulai,” pungkas Jum’ah. ***
